Jakarta (ANTARA) – Pengamat otomotif menilai target elektrifikasi angkutan umum nasional 2030-2045, utamanya bus listrik adalah hal yang realistis, namun memerlukan strategi komprehensif.
“Pemerintah akan menghadapi tantangan besar pada pemerataan dan kesiapan di luar Jabodetabek sehingga memerlukan strategi yang komprehensif,” ujar pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Yannes mengungkap sejumlah kota-kota besar luar Jabodetabek seperti Bandung, Surabaya, dan Medan sudah mulai menguji coba atau mengoperasikan bus listrik, seiring peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif.
Baca juga: Puluhan bus listrik Zhongtong asal China akan beroperasi di Jakarta
Baca juga: Damri tambah 200 bus listrik di 2025 demi tekan emisi karbon
“Penyerapan kendaraan umum listrik dapat merata di daerah di luar Jabodetabek diproyeksikan akan terjadi secara bertahap dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan, dengan target signifikan pada tahun 2030, seiring dengan upaya pemerintah dan perkembangan ekosistem pendukungnya,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengungkap masuknya pemesanan bus listrik saat ini masih berpusat di Jabodetabek.
“Bus listrik yang masuk kebanyakan untuk angkutan umum di Jabodetabek,” imbuhnya.
Yannes menyebutkan harga bus listrik yang relatif mahal dibandingkan bus konvensional menjadi hambatan utama. Beban investasi awal ini berat bagi pemerintah daerah atau operator swasta.
Masalah lainnya meliputi daya tahan baterai, waktu pengisian lama, serta terbatasnya layanan purna jual dan suku cadang.
Solusi yang ditawarkan Yannes tidak hanya soal subsidi atau insentif.
“Pemerintah juga perlu memikirkan penerimaan masyarakat dan integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada untuk mencapai target elektrifikasi angkutan umum yang ambisius. Tanpa dukungan dan adaptasi dari kedua elemen ini, upaya elektrifikasi akan berjalan pincang.”
Integrasi antar sistem transportasi lainnya, menurut Yannes, adalah masalah krusial yang bisa dicapai dengan beberapa solusi, misal sistem tiket terpadu serupa model Jaklingko, aplikasi navigasi yang komprehensif, hingga tata kota yang mendukung mobilitas berkelanjutan.
“Bus listrik tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas baru, melainkan harus menjadi bagian yang mulus dari suatu model jaringan transportasi urban yang lebih luas. Pemerintah dalam hal ini perlu memastikan bahwa rute bus listrik saling terhubung dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, atau bahkan angkot yg lebih kecil,” ujar Yannes.
Baca juga: Pemda DIY fokuskan bus listrik layani wisatawan mulai 1 Mei
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kampanye edukasi dan peningkatan kualitas layanan, di mana penerimaan masyarakat bergantung pada kenyamanan, keamanan, dan fitur seperti Wi-Fi, jalur khusus, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Yannes mendorong model transisi bertahap bagi operator angkutan umum, alih-alih pendekatan yang memaksa. Kemitraan dan insentif dinilai lebih efektif untuk membangun ekosistem transportasi listrik yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
“Kolaborasi dengan operator angkutan umum yang sudah ada juga sangat penting. Daripada memaksa mereka untuk beralih sepenuhnya, pemerintah bisa menawarkan program transisi yang fleksibel, misalnya melalui kemitraan atau insentif bagi operator yang ingin mengadopsi bus listrik secara bertahap,” Yannes menjelaskan.
Diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 50 persen angkutan umum beralih ke kendaraan listrik pada tahun 2030, secara bertahap hingga sepenuhnya listrik pada 2045. Target ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk elektrifikasi transportasi dan mengurangi emisi karbon.
Selain angkutan umum perkotaan, implementasi kendaraan umum berbasis listrik juga akan menyasar kawasan pariwisata. Elektrifikasi ditargetkan pada tahun 2025 seiring pembangunan infrastruktur pengisian daya dan jaringan listrik di daerah KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional).
Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menargetkan 50 persen Bus Transjakarta berbasis listrik pada 2027 dan optimistis dapat mengganti seluruh armadanya dengan bus listrik pada 2030.
Target itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022 tentang Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta.
Baca juga: Pengamat: Elektrifikasi angkutan umum butuh komitmen politik kuat
Baca juga: Transjakarta uji coba bus listrik baru
Baca juga: Untuk layanan transportasi umum, DKI tambah 200 bus listrik tahun ini
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2025
